Sabtu, 01 Agustus 2009

ETIKA LINGKUNGAN SEBAGAI ASAS MORAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

ETIKA LINGKUNGAN SEBAGAI ASAS MORAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(Refleksi Atas Etika Lingkungan Sonny Keraf)

Oleh: I Wayan Jhony

Pendahuluan
Kehidupan ekologis Indonesia sedang menjauhi Firdaus. Holocaust barangkali merupakan kata yang mampu mewakili gawatnya krisis ekologis saat ini. Manusia bergumul mencari tahu para pelaku kerusakan ekologis dan jari telunjuk mereka akhirnya kembali pada diri mereka.[1] Mencermati besarnya ancaman, ketakutan, dan horor ekologis buatan tangan manusia ini, maka tidaklah berlebihan untuk kemudian mengklasifikasikan perilaku tersebut sebagai tindakan “terorisme” (dalam pengertian khusus), yaitu “terorisme ekologis” (eco-terrorism).[2]

Aneka bencana ekologi buatan manusia berderet panjang melintasi batas-batas geografi dan demografi tanpa jeda. Illegal logging, illegal fishing, pengerukan tambang dan mineral, gempa bumi, global warming, banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya itu, menyerakkan bumi kita Indonesia. Lolosnya para pelaku terorisme ekologis dari jerat hukum dan lambannya tanggapan negara terhadap para korban bencana ekologis merupakan sepenggal bukti betapa rendahnya concern Indonesia terhadap holocaust ekologis.

Holocaust ekologis buatan tangan manusia, semata-mata tidak dapat dilihat hanya sebagai kerusakan dan atau kehancuran pada struktur fisik dari alam dan lingkungan, tetapi sekaligus juga menjelaskan kerusakan pada struktur yang lebih “dalam” (deep structure) dan kompleks (complex disaster). Tidak hanya kerusakan tanah, sumber air, udara, rumah, lapisan ozon, jalan, tumbuhan dan atau komunitas biotis, tetapi lebih dari itu “kerusakan mental”, “kerusakan sosial”, dan “kerusakan spiritual” pada tingkat struktur yang lebih dalam.

Relevansi pemikiran untuk kemudian memberikan landasan filosofis-etis yang lebih kontekstual dan cocok semakin diperlukan. Semuanya ini terfokus pada manusia, sebagai peletak dasar dari holocaust ekologis, serta mencari kedudukannya dalam seluruh ekosistem yang menjadi lingkungan hidupnya. Olehnya, suatu etika yang mampu memberi penjelasan dan pertanggungjawaban rasional tentang nilai-nilai, asas dan norma-norma moral bagi sikap dan perilaku manusia terhadap alam lingkungan ini akan sulit didapatkan, tanpa melibatkan manusia.

Alam dan Urgensi Etika Lingkungan
Terminologi bahasa Latin, menyebutkan alam sebagai natura (dari kata kerja nascere yang artinya melahirkan). Alam dipersonifikasikan sebagai ibu yang memiliki kodrat untuk melahirkan. Bahkan Fransiskus dari Asisi, dalam Il Canto delle Creature (nyanyian alam), menyapa alam sebagai La Madre Terra (ibu bumi yang memberi segala kelimpahan). Ouspenky (filsuf Rusia), juga menyebut alam sebagai organisme biotis, karena organ alam: udara (atmosfir), air (hidrosfir), tanah, mineral (geosfir), flora, fauna, manusia dan mikroba (dekomposer) menyerupai organ terpadu dari keseluruhan ekosistem bumi yang teratur.

Keseimbangan ekosistem mestinya dijaga. Di sinilah saya melihat urgensi peran etika ekologis atau etika lingkungan sebagai asas moral dalam pengelolaan lingkungan. Inti etika lingkungan adalah sikap bertanggung jawab yang maksimal terhadap lingkungan. Tujuan komprehensifnya adalah memelihara keseimbangan alam dan melestarikan keutuhan, keberlangsungan, kekayaan, dan keserasian ekosistem. Etika lingkungan mengubah kedudukan serta peran manusia sebagai penakluk alam, menjadi anggota alam yang harus terus belajar hidup saling berdampingan dalam suatu komunitas besar.

Kembali ke Nilai Intrinsik Alam
Meskipun manusia memiliki kehendak bebas terhadap alam, tetapi manusia semestinya menerima dan mengakui kenyataan bahwa dia tidak dapat membebaskan dirinya dari alam. Tragedi manusia terbesar adalah keberadaannya dalam dua kondisi sekaligus. Dia bebas, tetapi pada saat yang sama, dia terdeterminasi. Dalam hal tertentu dia melampaui alam dan menguasai alam, namun dalam arti tertentu pula, dia terikat dan dikondisikan oleh alam. Dewasa ini, hubungan manusia dengan alam telah retak. Dominasinya terhadap alam telah berbalik menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Ancaman ini meminta manusia untuk segera mengambil sikap baru terhadap alam: mengelola lingkungan secara arif dengan berpijak dari etika lingkungan yang adalah asas moral dalam pengelolaan lingkungan.

Hal utama yang tentu harus dilakukan oleh manusia adalah merubah paradigma tentang pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Tujuan perubahan paradigma sedemikian itu adalah penting, agar sikap dan perilaku manusia menjadi lebih arif dalam memberi makna atas alam. Karena itu, manusia harus mengembangkan konsepsi tentang alam yang mengagungkan dan menghormati alam, juga menganggap alam sebagai sesuatu yang sakral dan hidup. Dengan demikian, akan melahirkan sikap yang menghormati dan peduli terhadap lingkungan. Atas dasar itu, kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan harus terus tertanam dalam diri manusia.

Etika lingkungan menuntut agar etika dan moralitas tidak saja diberlakukan bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis, tetapi juga bagi komunitas a-biotis. Dalam konteks ini, etika lingkungan merupakan refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis dan juga komunitas a-biotis. Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya dengan kepentingan dan kebaikan manusia saja (ektrinsik).

Oleh karena itu, manusia harus menumbuhkan adanya kesadaran terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan dengan memegang beberapa prinsip.[3] Pertama, manusia harus bersikap hormat terhadap alam. Kedua, manusia harus mempunyai prinsip bertanggung jawab, yakni tanggungjawab terhadap lingkungan merupakan tanggungjawab manusia juga. Ketiga, manusia harus memiliki solidaritas kosmis. Keempat, manusia harus mengimplementasikan prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kelima, harus memiliki prinsip no harm (tidak merugikan alam). Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ketujuh, prinsip keadilan. Dalam arti adil tentang perilaku manusia terhadap alam. Kedelapan, prinsip demokrasi. Kesembilan, prinsip integritas moral.

Jadi, sudah saatnya, segala corak berpikir, tindakan dan perbuatan yang human oriented beralih kepada perspektif dan sikap yang nature oriented. Kembali ke alam (back to nature). Demikianlah cita-cita yang menjadi dambaan dan harapan bagi kita semua. Untuk hal ini, kita membutuhkan perubahan. Perubahan yang paling utama dan mendasar adalah perubahan sikap dasar di dalam diri manusia. Manusia pertama-tama perlu menyadari dirinya, bahwa dia adalah bagian dari alam, dan bukan sebaliknya. Sebagai bagian dari alam, manusia berpartisipasi dengan alam.

Manusia perlu menyadari bahwa dia turut mengambil bagian dalam seluruh sistem tata semesta dan melihat dirinya secara baru sebagai partner alam. Partner adalah orang yang senantiasa berada dan hidup berdampingan bersama. Di dalam partnership tidak ada sub-ordinasi. Alam memiliki nilai intrinsik di dalam dirinya. Nilai intrinsik yang paling hakiki adalah nilai kehidupan. Nilai ini tidak diberikan dari luar. Tidak ditambahkan atau dikurangi oleh siapapun. Pertama-tama, ia bernilai untuk dirinya sendiri (nilai intrinsik). Kedua, ia bernilai untuk yang lain (nilai ekstrinsik).

Teori Etika Lingkungan Sonny Keraf
Keraf mengatakan terdapat tiga model teori etika lingkungan, yakni yang disebutnya sebagai Shallow Environtmental Ethics, Intermediate Environtmental Ethics dan Deep Environtmental Ethics. Ketiga teori ini juga dikenal dengan sebutan antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme.

Antroposentrisme (Shallow Environtmental Ethics)
Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil berkaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah kepentingan manusia (sehingga, sebenarnya kurang tepat kalau diistilahkan dengan antroposentrisme). Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia.

Etika lingkungan yang bercorak antroposentrisme merupakan sebuah kesalahan cara pandang Barat, yang bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern, di mana perhatian utamanya menganggap bahwa etika hanya berlaku bagi komunitas manusia. Maksudnya, dalam etika lingkungan, manusialah yang dijadikan satu-satunya pusat pertimbangan, dan yang dianggap relevan dalam pertimbangan moral. Akibatnya, secara teleologis, lingkungan diupayakan agar dihasilkan akibat baik sebanyak mungkin bagi spesies manusia, dan dihindari akibat buruk sebanyak mungkin bagi spesies itu.

Oleh karenanya, alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Pandangan antroposentris yang menekankan bahwa manusia sebagai subjek utama dunia dan harus mendapat prioritas dalam pemanfaatan lingkungan dan sumber daya. Perspektif ini melihat, proses pembangunan dan implikasi terhadap lingkungan dipandang sebagai satu keniscayaan, sejauh proses tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Pandangan ini mewarnai dan menjiwai proses pembangunan yang eksploitatif selama ini. Sering pula digunakan sebagai alat justifikasi setiap keputusan pembangunan yang dilakukan manusia. Dalam banyak kasus, pandangan ini juga dipakai manusia untuk menjustifikasi motif dan tindakan serakahnya. Jelas ini berdampak pada kerusakan lingkungan.

Biosentrisme (Intermediate Environtmental Ethics)
Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Dengan demikian, biosentrisme menolak teori antroposentrisme yang menyatakan bahwa hanya manusialah yang memiliki nilai dalam dirinya.

Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia. Ada banyak hal dan jenis makhluk yang memiliki kehidupan. Pandangan biosentrisme mendasarkan moralitas pada keseluruhan kehidupan, entah pada manusia atau pada makhluk hidup lainnya. Karena yang menjadi pusat perhatian dan ingin dibela dalam teori ini adalah kehidupan. Dengan demikian, secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan.

Ekosentrisme (Deep Environtmental Ethics)
Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Oleh karenanya teori ini sering disamakan begitu saja karena terdapat banyak kesamaan. Yaitu pada penekanannya atas pendobrakan cara pandang antroposentrisme yang membatasi pemberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Keduanya memperluas pemberlakuan etika untuk komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup (biotis), seperti tumbuhan dan hewan. Sedang pada ekosentrisme, pemakaian etika diperluas untuk komunitas ekosistem seluruhnya (biotis dan a-biotis).

Biosentrisme dan ekosentrisme, memandang manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial (zoon politikon). Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. Etika ini mengakui nilai intrinsik semua makhluk dan memandang manusia tak lebih dari salah satu bagian dalam jaringan kehidupan.

Bagaimanapun keseluruhan organisme kehidupan di alam ini layak dan harus dijaga. Holocaust ekologis telah membawa dampak pada setiap dimensi kehidupan ini. Ekosentrisme tidak menempatkan seluruh unsur di alam ini dalam kedudukan yang hierarkis dan atau sub-ordinasi. Melainkan sebuah kesatuan organis yang saling bergantung satu sama lain.

Salah satu bentuk etika ekosentrisme ini adalah etika lingkungan yang sekarang ini dikenal sebagai Deep Ecology. Sebagai istilah, Deep Ecology pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia, pada 1973, di mana prinsip moral yang dikembangkan adalah menyangkut seluruh komunitas ekologis.

Istilah Deep Ecology sendiri digunakan untuk menjelaskan kepedulian manusia terhadap lingkungannya. Kepedulian yang ditujukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan mendasar, ketika dia akan melakukan suatu tindakan. Kesadaran ekologis yang mendalam adalah kesadaran spiritual atau religius, karena ketika konsep tentang jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran di mana individu merasakan suatu rasa memiliki, dari rasa keberhubungan, kepada kosmos sebagai suatu keseluruhan, maka jelaslah bahwa kesadaran ekologis bersifat spiritual dalam esensinya yang terdalam. Oleh karena itu pandangan baru realitas yang didasarkan pada kesadaran ekologis yang mendalam konsisten dengan apa yang disebut filsafat abadi yang berasal dari tradisi-tradisi spiritual, baik spiritualitas para mistikus Kristen, Budhis atau filsafat dan kosmologis yang mendasari tradisi-tradisi Amerika Pribumi.

Ada dua hal yang sama sekali baru dalam Deep Ecology. Pertama, manusia dan kepentingannya bukan ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Deep Ecology memusatkan perhatian kepada seluruh spesies, termasuk spesies bukan manusia. Ia juga tidak memusatkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Maka dari itu, prinsip etis-moral yang dikembangkan Deep Ecology menyangkut seluruh kepentingan komunitas ekologis.

Kedua, Deep Ecology dirancang sebagai etika praktis. Artinya, prinsip-prinsip moral etika lingkungan harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkrit. Etika baru ini menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekedar sesuatu yang amat instrumental dan ekspansionis. Deep Ecology merupakan gerakan nyata yang didasarkan pada perubahan paradigma secara revolusioner, yaitu perubahan cara pandang, nilai dan perilaku atau gaya hidup.

Perspektif Deep Ecology menekankan pada kepentingan dan kelestarian lingkungan alam. Pandangan ini berdasar etika lingkungan yang kritikal dan mendudukkan lingkungan tidak saja sebagai objek moral, tetapi subjek moral. Sehingga harus diperlakukan sederajat dengan manusia. Pengakuan lingkungan sebagai moral subjek, membawa dampak penegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sesama moral subjek. Termasuk di sini isu animal rights. Deep Ecology memandang proses pembangunan harus sejak awal melihat implikasinya terhadap lingkungan. Karena setiap proses pembangunan akan melibatkan perubahan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan wacana moral dan kultural. Hal ini disebabkan karena yang menjadi persoalan utama adalah pada bentuk dan arah peradaban seperti apa yang akan dikembangkan manusia di bumi ini. Kearifan lingkungan lokal, sekaligus plural perlu terus dikembangkan. Tetapi tidak hanya diposisikan sebagai upaya untuk ”melawan” kecenderungan globalisasi dan westernisasi, melainkan satu ”pilihan”. Dengan kata lain, pengembangkan kearifan lingkungan tidak selalu harus ”dibenturkan” globalisasi/westernisasi, karena dia adalah ”keyakinan” sekaligus ”pilihan-pilihan” sadar tiap kelompok manusia di bumi untuk mengembangkan peradaban yang plural, sekaligus identitas yang beragam. Kearifan lokal dan plural ini, dengan demikian, dapat bersifat spatially bounded sekaligus universal. Syarat dari pengembangan kearifan lingkungan yang lokal sekaligus plural adalah bagaimana melihat kearifan lingkungan dan modernisme barat tidak secara”paradoksal” tetapi lebih ”dialektikal”.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Deep Ecology timbul karena meningkatnya kesadaran manusia terhadap kaitan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Kesadaran tersebut timbul karena manusia mulai menyadari akibat dari berbagai kerusakan yang dilakukan oleh dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Kesadaran yang sama kemudian mendorong berkembangnya konsep pembangunan berkelanjutan. Pada konsep ini manusia harus memperhatikan daya dukung alam dalam memenuhi kebutuhannya.

Meng-Etis-Kan Etika Untuk Pengelolaan Lingkungan
Setidaknya, demikianlah beberapa poin pemikiran Keraf, tentang etika dan etika lingkungan yang bagi saya adalah basis dari sebuah pengelolaan lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang “bersentuhan” dengan kita, baik secara pikir, rasa, indra, ataupun sarana lain yang kita miliki. Tetapi dalam diskursus ini, sebenarnya selalu ada hidden subject (subyek yang disembunyikan). Kata “kita” di atas, menyiratkan adanya penyatuan antara saya, dan beberapa manusia lainnya. Mengatakan “kita” berarti menembus batas (passing over), antara “kita” dan yang “bukan kita”. Ketika saya mengatakan “lingkungan”, sebenarnya saya mengatakan “lingkungan saya”. Begitu juga ketika si “A” mengatakan lingkungan, maka sesungguhnya si “A” pun mengatakan “lingkungan saya”. Bagi saya, si “A” adalah “A”; bagi “A", saya adalah “A”, dan “A” adalah “saya”. Subyek yang disembunyikan itu, tak lain adalah subyek itu sendiri. Dunia, hanya terdiri dari “saya”, dan yang lain, yang “bukan saya” (the others).

Etika bukan mengajarkan moralitas secara langsung agar manusia menjadi lebih baik, melainkan kehendak untuk mencapai pengertian yang mendasar tentang moral. Etika adalah usaha “saya”, usaha “kita”, usaha manusia, untuk memahami bagaimana ber-perilaku kepada sesamanya, juga kepada yang bukan sesamanya. Etika adalah bagaimana “saya” ber-perilaku terhadap diri sendiri, juga kepada yang lain, sehingga etika mempunyai dimensi ke dalam dan keluar. Sehingga yang lain, juga bisa, untuk mengatakan “saya”, sebagaimana saya bisa untuk berkata “saya”.

Sehubungan dengan ini, kemudian Keraf, dengan merunut cerita sejarah, membagi etika lingkungan (dimensi keluar, dari etika), menjadi antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Cara pandang antroposentrisme, kini dikritik secara tajam oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme. Sedangkan ekosentrisme berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme, yang hanya berpusat, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak hidup. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda a-biotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggungjawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggungjawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Dalam hal ini Keraf hanya memasukkan banyak “yang lain” ke dalam “kita”, “kita” yang semula hanya berisi “saya” dan “kamu”. Dalam diskursus antroposentrisme, “kita” berisi manusia. Kemudian ini dirasa tidak cukup, sehingga mengundang hewan dan tumbuhan, ke dalam “kita”. “Kita” di sini, tidak bisa lagi dinamai antroposentrisme, melainkan biosentrisme. Hal ini pun berlanjut, ketika kemudian bebatuan, minyak, gas, dan lain-lain dimasukkan ke dalam “kita”. “Kita” adalah ekosentrisme. Jika etika adalah sebuah proses tentang bagaimana manusia ber-perilaku terhadap yang lain, dan lingkungan adalah segala sesuatu yang “menyentuh” subyek, di sini Keraf telah melebarkan konsepsi subyek.

Menurut saya, permasalahan bukanlah sampai mana batasan kita tentang “kita”, juga bukan siapa saja yang harus masuk ke dalam “kita”. Melainkan bagaimana kita, sebagai subyek meng-etis-kan etika itu sendiri untuk pengelolaan lingkungan yang maksimal. Secara praktis, adalah terus mempertanyakan bagaimana ber-perilaku terhadap “yang lain”. Keraf melihat, dan mengandaikan bahwa relasi antara “kita” dengan “yang lain” adalah relasi tuan-budak, yang banyak disuarakan oleh Hegel, juga Nietszche. Dan saya kira, jika bentuk relasi semakin diteguhkan, maka bentuk etika ekosentrisme pun (atau etika lain, yang lebih banyak meng-kita-kan, kalau ada), tidak akan bisa memberikan banyak perubahan. Karena, bagaimana kita ber-perilaku kepada yang lain, adalah lebih mengenai sikap dan preposisinya, dan sekali lagi, bukan dengan memasukkan “yang lain” ke dalam lingkaran “kita”.

Refleksi Etika Lingkungan
Pembicaraan tentang etika lingkungan sangat diperlukan mengingat kerusakan lingkungan hidup dan pola pendekatan yang membahayakan masa depan lingkungan dan manusia itu sendiri. Demikian juga sikap manusia terhadap lingkungan terkait dengan persoalan ekonomi, cenderung menggunakan pendekatan demi keuntungan pribadi atau kelompok dan jangka pendek dalam kehidupan.

Oleh karena itu, perlulah diketahui juga tanggungjawab terhadap lingkungan dalam hal keutuhan biosfir dan generasi yang akan datang. Semboyan etika lingkungan adalah membangun yang tidak merusak ekosistem. Keraf menawarkan pendekatan etika alternatif yakni etika ekosentris tentu dengan mempertimbangkan kelebihannya daripada etika antroposentris dan etika biosentris. Etika ekosentris yang juga disebut Deep Ecology diyakininya sebagai pendekatan yang paling baik dalam mengatasi krisis lingkungan dewasa ini. Hal ini disebabkan karena etika ekosentris lebih berpihak pada lingkungan secara holistik. Cara demikian akan menjaga tetap bertahannya segala yang hidup dan yang tidak hidup sebagai bagian yang saling terkait dan saling menguntungkan. Bukan saja manusia, benda-benda di alam semesta juga memiliki tanggungjawab moralnya sendiri, oleh karena itu diperkirakan memiliki haknya sendiri juga.

Persoalan mendasar yang barangkali dapat menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana konsepsi Keraf dapat menjadi operasional. Jika segala benda dianggap memiliki hak dan kewajibannya, seperti manusia, bagaimanakah konsep hak itu sendiri? Menjadi kabur, tidak jelas batas-batasnya. Hal ini sebagai akibat dari hubungan yang tidak jelas dan tegas antara manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Apakah manusia yang menyembelih binatang, misalnya, merupakan pelanggaran terhadap hak binatang itu? Bagaimana pula dengan pohon, batu dan seterusnya.
Di samping itu, dari segi kebudayaan, tampaknya pandangan Keraf itu mengembalikan pada hubungan yang tidak jelas antara subjek dan objek, antara aku dan engkau, yang berlaku dalam masyarakat primitif. Artinya, alam diperlakukan seperti manusia, tidak ada jarak di antara keduanya, sehingga membuka kembali ruang untuk praktek-praktek kebatinan lama, menyembah pohon, batu, dan sejenisnya. Oleh karena itu, teori ekosentris dengan segala kelebihannya kiranya masih perlu mempertimbangkan homosentris agar tidak mengaburkan konsep hak, sebab pengelolaan lingkungan bukan berarti manusia menghormati hak makhluk lain untuk eksis, melainkan lebih kepada kewajiban dan tanggungjawab manusia demi kelestarian dirinya dan generasinya sebagai ciptaan Tuhan yang menjadi pimpinan dan pemelihara di muka bumi.

Penutup
Cara berpikir antroposentris dalam berhadapan dengan alam tidak saja menempatkan manusia sebagai individu (res cogitans) dan sebagai “titik pusat” alam (res extensa), tetapi sekaligus “pusat” manusia-manusia lain. Sikap mementingkan diri, egosentrisme, dan insensitivitas sosial, tidak saja menggiring pada eksplorasi alam untuk kepentingan diri, dengan mengabaikan “hak alam” (right of nature), tetapi sekaligus “mengabaikan” hak manusia lain yang akan terkena dampaknya.

Sikap antroposentrisme yang menguasai cara pikir kolektif bangsa tidak memberi ruang untuk hidupnya cara berpikir holistik (holistic thinking), yang melaluinya dunia dilihat sebagai sebuah keseluruhan, keutuhan, dan kesalingberkaitan, yang di dalamnya bagian (each) dilihat saling bersentuhan dengan keseluruhan (whole), dan di antara keseluruhan tersebut, manusia tidak lagi menjadi “pusat dunia” atau penguasa alam, tetapi menjadi bagian “kehidupan bersama yang lain”, baik manusia-manusia lain dan alam (the others). Inilah jiwa ekosentrisme yang melahirkan Deep Ecology.

Dalam cara berpikir holistik keseluruhan (whole) menentukan bagian-bagian (parts), ketimbang bagian-bagian ”melalui sifat-sifat intrinsiknya”, menentukan keseluruhan. Ketika seseorang (sebuah perusahaan) membakar hutan (tindakan individu), ia sudah menanamkan kesadaran dalam dirinya, tindakannya akan mempunyai efek kepada pihak lain (the others), sehingga menuntut sikap kehati-hatian, kecermatan, rasionalitas, tanggungjawab, dan etika sosial. Inilah logika sederhana cara berpikir holistik yang di dalamnya menyentuh Deep Ecology.

Namun, mengapa “etika sederhana” ini tidak pernah menjadi bagian inheren kehidupan sehari-hari (Lebenswelt) bangsa, tidak mampu membentuk struktur dunia kehidupan sendiri? Dalam hal ini, “mengetahui” dan “menyadari” cara berpikir holistik (Deep Ecology) tidak akan ada artinya bila tidak didukung sikap mental, kemauan politik, tekanan sosial dan “paksaan hukum” (coersion of law) untuk mewujudkan cara berpikir itu dalam tindakan sehari-hari.

Orang yang mempunyai pengetahuan (knowledge) bahwa tindakan merusak alam (termasuk membakar hutan) akan menimbulkan kerusakan ekosistem dan ketakutan manusia, tetapi mengabaikan pengetahuan itu, demi mendahulukan hasrat, kekuasaan (power), dan kepentingannya, inilah “teroris ekologi” sebenarnya. Dan, tugas berat bangsa ini tidak hanya memerangi “terorisme politik”, tetapi juga terorisme ekologis, eco-terrorism.



Daftar Pustaka
Abdul Irsan. Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007
Borrong, Robert. Etika Bumi Baru. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999
Buntaran, Freddy. Saudari Bumi Saudara Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997
Brundtland, Gro, Harlem, et al. Hari Depan Kita Bersama. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1987
Chang, William. Moral Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005
Kaligis, J.R.E; Kiswoyo, Samidjo B dan Miarsyah, Mieke. Pendidikan Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2007
Keraf, Sonny A. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002
Salim, Emil. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LPES, 1986
Stott, John. Isu-Isu Global. Menantang Kepemimpinan Kristiani. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2000
Suseno, Franz, Magnis. Etika Sosial., Jakarta: Penerbit Gramedia, 1991
Ward, Barbara & Dubos, Rene. Hanya Satu Bumi. Perawatan dan Pemeliharaan Sebuah Planit Kecil. Jakarta: P.T. Gramedia, 1974

Internet
http://komunitaembunpagi.blogspot.com/2008/11/etika-lingkungan-sony-keraf.html
http://walhijabar.blogspot.com/2008/01/pemberdayaan-masyarakat-dalam.html
http://averroes.or.id/2007/12/12/ekologi-manusia-dan-kesadaran-individu-dalam-pengelolaan-lingkungan/
http://anisah.telkom.us/2008/03/page/3/
http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/4/25/o2.htm
http://ansel-boto.blogspot.com/2008/06/etika-ekologi-yang-biosentris.html
[1]Lihat Mutiara Andalas. “Ekoteologi: Menebus Firdaus Dari Holocaust”. Majalah Basis Nomor 03-04, Tahun ke-57, Maret-April 2008, hlm. 59
[2]http://www.anisah.telkom.us/2008/03/page3/
[3]Lihat A. Sonny Keraf. Etika Lingkungan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 143-160

PARADOKSALITAS AGAMA SEBAGAI MASALAH SOSIO-TEOLOGIS

Paradoksalitas Agama Sebagai Masalah Sosio-Teologis
Sebuah Interméso di Tengah Diskusi Agama dan Kekerasan

Oleh: I Wayan Jhony

Abstract
We are living in a period of dramatic change. Structures that have held for generations are beings pulled down. At the end year of last century, and the early year of 21st century, society social life calendar in Indonesia was filled by paradox series event. There were many religion movements born, so it was reasonable if John Naisbitt and Patricia Aburdene named this era as the rise of religious. But when religious enthusiasm rose, at the same time the society morality, spirituality and religiosity brought disorder, as if had decadence including degradation. Violence by violence “involved” religion as if to increase blacklist at the face of our beloved country recently. The religious don’t bring coolness and peacefulness, but vagueness and fear.

Keywords: religion, violence, escalation, sociologies, theologies, and paradox.

Pengantar
Prediksi kematian agama (termasuk God is dead) yang pernah dikemukakan sekitar abad ke-19 oleh “elit-elit intelektual” Eropa,[2] ternyata di abad ke-21 dianggap mitos masa lalu. Agama bukannya terdesak oleh ilmu pengetahuan modern dan ideologi-ideologi besar dunia kontemporer, melainkan mengalami kebangkitan.[3] Namun persis saat antusiasme dan kesadaran religius bangkit, bersamaan pula etika dan religiositas (keberagamaan) mengalami kemerosotan. Tragedi runtuhnya World Trade Center (WTC) di New York dan peledakan bom di Legian-Kuta (Bali) adalah sedikit bukti dari kemerosotan tersebut. Bahkan hampir satu dasawarsa lebih awal, “ramalan” tentang itu sudah pernah diungkap oleh Samuel Huntington[4] dengan pernyataan: the clash of civilizations.

Kedua peristiwa itu (11 September 2001 dan 12 Oktober 2002) awalnya dianggap sebagai peristiwa terror kemanusiaan, masalah sosial politik dan anti kemapanan, tapi belakangan mulai berubah menjadi minor. Isu sentimen agama digulirkan sebagai gantinya. Bahkan Presiden Irak (Saddam Husein) mengisyaratkan: jika terjadi perang (Amerika versus Afghanistan, yang dituduh melindungi Osama bin Laden selaku pimpinan Tanzim Al-Qaeda), maka genderang perang agamapun telah dimulai. Bahkan peristiwa 11 September 2001 merupakan isu penentu siapa menjadi kawan dan siapa menjadi lawan, sebagaimana dikemukakan George W. Bush (Presiden Amerika Serikat): you are either with us or against us.

Agama Dalam Segmen Sosio-Teologis
Sebagai fenomena-sosial universal yang menyejarah, agama tidak saja “ada di mana-mana”, tetapi juga dianut oleh sebagian besar penduduk dunia dengan beragam lingkungan sosial-budaya. Keanekaragaman konteks sosial dan budaya penganut agama, memberi kemungkinan tidak mudahnya merumuskan definisi agama yang benar-benar representatif secara sosiologis. Saya setuju dengan Elizabeth K. Nottingham,[5] bahwa agama bukanlah untuk didefinisikan (batasan), melainkan untuk dideskripsikan (penggambaran). Yakni “mengungkapkan apa yang dimengerti dan dialami oleh pemeluk-pemeluknya”.[6] Dengan demikian, agama berkaitan dengan usaha-usaha pemeluknya untuk mengukur kedalaman makna keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta.[7]

Meski adalah kemustahilan secara sosiologis untuk mendefinisikan arti agama yang representatif, maka demi kesamaan paham dalam tulisan ini, saya kira ketidakmungkinan itu perlu “direlatifkan”. Agama adalah suatu institusi sosial (wadah komunitas, sistem keyakinan) yang memfasilitasi keinginan manusia untuk “berjumpa” dengan apa yang oleh Emile Durkheim[8] sebut the sacred (membedakan dari yang profane) agar hidupnya memiliki makna positif dihadapan the sacred itu. Atau kata Hendropuspito,[9] “agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya”.

Secara teologis, agama adalah pengalaman (pencarian dan respons) manusia terhadap apa yang Rudolf Otto[10] istilahkan dengan “The Wholly Other”, sebuah misteri yang menakutkan tapi sekaligus mempesona (mysterium tremendum et fasinans). “Tidak ada agama ketika ‘yang suci’ tidak hidup sebagai inti terdalam, dan tanpa ‘yang suci’ tidak ada agama yang layak diberi nama agama”.[11] Atau dalam bahasa Herlianto, agama adalah kesadaran yang ada dan lahir pada diri setiap manusia, bahwa di balik ‘alam nyata yang tidak kekal’ (profane) ini, ada ‘alam maya yang kekal’ (sacred) dan bahwa ‘manusia dengan suatu cara dapat berhubungan dengan realitas yang lain itu’.[12] Agama bukan saja sarana memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga merupakan pengalaman agamaniah manusia terhadap “yang suci”.

Dengan demikian, baik secara sosiologis[13] maupun teologis,[14] agama memiliki dimensi sosial (menghubungan manusia dengan sesama dan alam lingkungannya) dan rohani (menghubungkan manusia dengan “yang transenden”, “yang suci”). Dalam rangka membicarakan peran agama di tengah kehidupan bermasyarakat pasca modern, yang dianut itu (tradisi, agama) harus ditransformasikan. Sebab ketidaksanggupan untuk mentransformasikan (tradisi) agama dalam konteks pasca modern yang dominan “merombak”, akan menjadikan agama itu konservatif-irasional. Agama dalam zaman pasca modern adalah agama dalam tantangan: sikap beragama tradisional tidak mungkin diteruskan, dan itu artinya agama harus senantiasa ditransformasikan.

Paradoksalitas Agama di Medan Ibu Pertiwi
Eksistensi manusia beragama sebagai makhluk sosial senantiasa disertai dengan insting-insting dan hegemonik seperti rasa lapar, rasa haus, rasa aman, keinginan berkuasa dan pertahanan diri. Dalam tiap aktivitas untuk memenuhi kebutuhan insting dan hegemonik-nya itulah yang memungkinkan, dan bahkan sering “membenarkan” manusia berinteraksi sosial dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Praktek kekerasan terhadap manusia oleh manusia beragama merupakan peristiwa sehari-hari masyarakat Indonesia pasca-modern, sepertinya membenarkan ungkapan Thomas Hobbes: homo homini lupus (= manusia menjadi serigala atas sesamanya). Dalam hal ini, yang kuat (secara fisik) akan menuai kemenangan, dan yang sekaligus menentukan hukum.

Kekerasan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kondisi kejiwaan (psikis) manusia yang disulut oleh bertumbuhnya iklim atau suasana kemarahan, ketakutan, frustasi sosial, dan perasaan tertekan yang semakin intens dan cenderung meluas.[15] Ada banyak yang menjadi penyebabnya. Bisa karena ketimpangan dan ketidak-adilan yang membangkitkan perasaan kecewa. Bisa juga karena politik yang tidak memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam urusan yang menyangkut “nasib” masyarakat kebanyakan. Atau hadirnya suatu sistem yang memang memungkinkan terciptanya kelompok privilege yang tidak mendukung bagi peneguhan kepentingan orang banyak.[16]

Dengan demikian, kekerasan tidak saja menyangkut perilaku (remuknya tubuh seseorang dan terburainya usus dari perut), tetapi juga konteks dan sikap hidup (cara manusia memandang, memperlakukan manusia lain, cara mendidik, dan yang terpenting adalah cara mengelola konflik). Dalam masyarakat di mana kekerasan telah membudaya, kekerasan akan senantiasa menjadi cara paling efektif mengatur hubungan antar manusia. Kekerasan bukanlah reaksi terhadap kekerasan sebelumnya (seperti umumnya lingkaran setan kekerasan), melainkan sebuah aksi yang sadar dan sukarela, bahkan sebuah kreasi yang memuat dimensi imajinatif manusia.[17]

Sekalipun praktek kekerasan amat mencuat dan tampaknya “dibenarkan” tampil ke permukaan pasca tumbangnya “boneka-boneka Soeharto”, namun akar kekerasan itu sendiri justru telah hadir jauh sebelum itu. Tepatnya: sejak peradaban antar manusia mulai berlangsung.[18] Karena itu, sulit rasanya untuk memisahkan antara sejarah hadirnya manusia dengan asal-usul kekerasan, baik di Indonesia, maupun di tempat-tempat lain. Kekerasan telah menghancurkan nilai dan hubungan persaudaraan, sebab kekerasan tidak saja mengubah kehangatan menjadi dendam, tetapi juga menanamkan luka batin dan teristimewa ia “menjadi monster bagi perkembangan psikis manusia di masa depan”.[19]

Dalam rentang era –yang oleh para pakar- disebut pasca-modern, Indonesia tidak saja mengalami peningkatan jumlah (eskalasi) aksi kekerasan dari dan oleh manusia, tetapi juga pencanggihan dan sakralisasi kekerasan dengan dukungan teknologi. Bahkan yang paradoksal terjadi agamisasi kekerasan, yakni upaya labelisasi kekerasan dengan simbol-simbol agama.[20] “Kekerasan yang terjadi akibat ‘intervensi’ agama meski tidak secara taken for granted berdiri sendiri, ternyata telah menjadi tindakan yang paling kejam dan mengerikan dalam masyarakat beragama, di mana agama seakan memberikan justifikasi terhadap tindak kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat”.[21]

Agama selaku wadah-sosial yang dipakai manusia dalam merespons “sapaan” Ilahi sudah amat jauh terseret dalam stigma kekerasan. Agama, di satu sisi memperbudak dan membelenggu penganutnya (melakukan aksi kekerasan), namun di sisi yang lain agama memerdekakan atau membebaskan penganutnya (agar tidak melakukan kekerasan). Inilah yang disebut dengan paradoksal, atau dalam bahasa Aloysius Pieris disebut ambivalen: memperbudak dan membebaskan.[22] Wajah mendua seperti ini yang kerap kali menimbulkan persoalan dalam interaksi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Banyak orang mengaku beragama, tapi ironisnya demi membela agama, nyawa sesama seringkali menjadi taruhan.

Membeloknya agama ke dalam zona kekerasan untuk era ini adalah realitas. Karena itu perlu disadari bahwa di antara agama dan kekerasan terdapat hubungan paradoksal yang sangat nyata. Secara intrinsik, agama memang mengajar dan memproklamasikan perdamaian semesta, namun dalam waktu bersamaan dan secara intrinsik pula, agama dapat memancing terjadinya konflik dan kekerasan. Memang agak naif dan subjektif kalau dikatakan bahwa agama senantiasa “terlibat” dalam pentas kekerasan, sebab selama ini agama dikenal dengan karakternya yang memerdekakan dan membawa damai. Lalu mengapa (secara historis) agama-agama terbukti aktif “bermain-main” dalam wilayah kekerasan? Akibatnya, agama lebih sering didakwa sebagai trouble maker ketimbang problem solving.

Agama di Kancah Kekerasan, Kebuntuan Mencipta Perdamaian-Semesta
Kekerasan di satu pihak, tak ubahnya rasa lapar yang tiba-tiba dapat mencuat ke permukaan (kodrat naluri-alamiah manusia secara jasmani). Namun di lain pihak, kekerasan adalah seperti “lingkaran setan”. Artinya, kekerasan itu lebih dari sekedar naluri yang alamiah, tetapi menjadi budaya, yakni budaya kekerasan. Kalau anggapan ini benar, maka secara perlahan interaksi sosial manusia sebagai masyarakat di millennium ini tidak saja mengalami perluasan kekerasan secara akumulatif, melainkan juga pencanggihan kekerasan. Kekerasan itu tidak pernah berdiri sendiri, lepas dari aneka persoalan yang ada di sekitarnya. Ia lahir susul-menyusul secara estafet bagaikan mata rantai dari kekerasan-kekerasan terdahulu.[23]

Dalam kategori ini, saya membenarkan pendapat Jean Jacques Rousseau (1588-1679 M) bahwa manusia pada dasarnya adalah tidak baik dan tidak juga buruk, bukan egois dan bukan altruis, ia hidup dengan polos dan mencintai diri secara spontan. Kepolosan manusia itu terkoyak akibat pergumulannya di tengah sebagian masyarakat yang ingin memutlakkan kekuasaannya (tidak menghendaki perubahan). Karena keinginan bebas dari pergumulannya dalam sistem yang otoriter, misalnya, lalu manusia dengan mudah menumpahkan darah dan membunuh sesamanya.

Awalnya kekerasan lahir dan dibidani oleh rasa keakuan para elit penguasa otoriter dan sahabat-sahabatnya. Lalu kekerasan pun muncul sebagai reaksi dari kelompok pejuang keadilan bersama kelompok yang diperjuangkannya. Awalnya berbentuk protes, demonstrasi, dan akhirnya sampai mengangkat senjata untuk menumbangkan “boneka-boneka penguasa” yang dianggap penjahat. Pada tataran ini, kekerasan akan kembali mencuat sebagai satu-satunya jalan berpikir dan bertindak dari penguasa untuk menumpas kekerasan kedua (dari para penentangnya). Begitulah seterusnya, hingga kekerasan demi kekerasan nyaris menumpahkan darah untuk membayar dendam kesumat yang tak kunjung tuntas penyelesaiannya secara hukum.[24]

Mengapa manusia menjadi marah, dan agresif, lalu melahirkan kekerasan? Anggapan teori psikologi lama, sebagaimana di antaranya dianut oleh Gerard Priestland, menyatakan bahwa agresivitas manusia disebabkan oleh frustasi sosial. Penelitian lebih lanjut, menunjukkan bahwa meskipun secara rohani kebutuhan manusia terpenuhi, tetap saja perasaan marah bisa terjadi. Sebaliknya, dengan konteks kehidupan yang chaos (di mana peran agama tampak “mandul”), banyak umat beragama yang justru tetap bersemangat melakukan kegiatan keagamaan dengan setia tanpa harus ditekan dan dipaksa oleh pihak negara (pemerintah).

Penelitian-penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa penyebab kemarahan dan agresivitas manusia lebih pada gejala yang oleh Sarlito[25] (mengutip T.R. Gurr) disebut Deprivasi Relatif (DR), yakni suatu keadaan di mana antara harapan dan kenyataan terdapat jurang yang dalam: harapan melonjak, kenyataan tetap tidak berubah (DR tipe 1), harapan tidak berubah dan kenyataan lebih merosot (DR tipe 2), sedang DR tipe 3 (gabungan 1 dan 2). Yang sedang terjadi di Indonesia adalah DR tipe 3,[26] di mana interaksi sosial-kemasyarakatan semakin terpuruk karena krisis multi dimensi, harapan manusia justru melonjak karena dibakar oleh semangat dan euforia atau tidak salah juga dikatakan oleh Karman sebagai ironi reformasi.[27]

Deprivasi relatif yang melahirkan kekerasan demi kekerasan di Indonesia tampaknya sudah semakin kronis, dan cenderung menjadi budaya (kekerasan telah menjadi modus vivendi, sebuah masyarakat yang secara psikis sedang sakit). Dalam situasi serupa itu Girard sebagaimana dikutip oleh Maulani[28] tidak sependapat kalau kekerasan dipandang sebagai tindak yang “irasional”. Bagi Girard, kekerasan memiliki rasionalitasnya sendiri, terutama bila terdapat perasaan tertekan yang intens. Bila seseorang tak dapat melampiaskan kemarahannya kepada sumber yang menekan (bisa jadi karena berada di luar kemampuannya membalas), biasanya muncul reaksi dalam wujud mencari korban pengganti.

Korban pengganti biasanya dipilih semata-mata karena ia lebih lemah, lebih rentan dan mudah dicapai untuk melampiaskan emosi dengan maksud bisa segera keluar dari aneka krisis. Bentuk-bentuk kekerasan brutal dan membenarkan segala cara, bukan hanya bom waktu yang bisa meletupkan persoalan lebih luas dan rusaknya relasi sosial-kemasyarakatan dalam suatu komunitas majemuk seperti Indonesia. Tetapi juga merupakan penghambat pertumbuhan dan sekaligus perkembangan manusia secara jasmani, terlebih rohani karena trauma yang berkepanjangan.

Agama: “Terlibat” Atau “Melibatkan” Diri
Memang agak naif dan subjektif, kalau saya kemudian mengatakan bahwa agama senantiasa “terlibat” atau “melibatkan” diri atau “bermain” dalam pentas kekerasan, sebab selama ini agama dikenal dengan karakternya yang membawa damai. Lalu mengapa agama selalu menjadi “tersangka”? Ada beberapa kemungkinan dapat disebut.

Pertama. Agama oleh sebagian besar masyarakat masih dimengerti sebagai wadah-sosial yang dengan mudahnya dapat mengumpulkan massa. Melalui agama, mereka merasa disatukan dan diikat oleh perasaan senasib untuk “membela Tuhan”,[29] membela (institusi) agama dan kebenaran (agama dipakai dalam percaturan politik atau “bahasa kekuasaan”). Juga perasaan untuk membebaskan diri dari sistem-sistem otoriter dan akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak menunjukkan sikap pembelaan dengan benar. Juga akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang selama ini (dianggap) tidak sungguh-sungguh menunjukkan concern-nya terhadap krisis multi-dimensi yang tampaknya enggan beranjak dari bumi Indonesia.[30]

Kedua. Hampir semua “agama” dilahirkan pada masyarakat tertutup (eksklusif) dan langsung berhadapan dengan musuh. Karenanya, banyak sekali ungkapan-ungkapannya yang secara tekstual (apa yang tertulis) menyatakan permusuhan dan mengutuk eksistensi agama lain.[31] Karena teks agama dianggap suci sementara konteks sosialnya diabaikan, maka pendekatan tekstual semata tanpa memperhatikan konteks historis (latar belakangnya) dan apalagi tanpa kemauan melakukan kerja-hermeneutik (upaya untuk menjadikan yang tekstual itu relevan di konteksnya) akan bisa mengawetkan rasa permusuhan terhadap kelompok dan atau agama-agama lain.[32]

Ketiga. Umumnya polarisasi dengan mengidentifikasikan antara “kita” dan “mereka”, membutuhkan legitimasi yang dikembangkan melalui narasi berbentuk ritual keagamaan, dan diperkokoh oleh ekspresi simbol-simbol keagamaan pula. Fenomen religiositas (keberagamaan) yang seperti ini hanya akan menambah kekokohan identitas diri dan kelompok sendiri, dan sekaligus juga memperteguh pembedaan di antara “kita” dan “mereka”. Dalam situasi chaos, narasi keunggulan simbol-simbol agama amatlah berpeluang menyulut ke-chaos-an yang semakin chaos: “kita” disucikan dan makin merasa paling suci; sedang “mereka” dilecehkan dan semakin dianggap lebih kafir.[33]

Keempat. Setiap agama pada akhirnya melahirkan realitas sosial berupa the community of believers, yang memerlukan sebuah ruang penemuan identitas diri dan kelompok di mana “kita” bisa unggul dan mendominasi dari “mereka”. Dalam posisi yang demikian, agama menyatukan orang-orang tertentu ke dalam kelompok tertentu, dan karena itu juga membeda-bedakan orang dari kelompok lain. Bersamaan dengan itu pula akan muncul apa yang disebut outsiders atau the other groups, bahkan mungkin one region one faith.[34] Polarisasi ini menciptakan dinamika kelompok antara “kita” dan “mereka”, yang senantiasa menguat di tengah situasi konflik di mana yang berbeda selalu menjadi rival.

Kelima. Setiap agama menawarkan jalan keselamatan yang kemudian dipahami secara eksklusif (agamanyalah yang merupakan jalan keselamatan mutlak dan final). Lebih ekstrim lagi dengan mengutuk dan membasmi keberadaan agama lain, dan ironisnya dianggap sebagai suatu tuntutan suci (karena itu ada “perang suci” yang dilegalkan oleh agama tertentu). Orang semacam ini terlalu yakin, bahwa seakan dirinyalah yang telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemegang kunci sorga, dan dialah pula yang paling berhak menentukan seleksinya, apakah seseorang layak atau tidak masuk sorga.[35] Dalam hal ini, agama tidak saja mendidik masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.

Menerobos Kebuntuan. Transformasi Agama Demi Agama Transformatif
Benturan peradaban sebagaimana digagas oleh Huntington dan maraknya aksi kekerasan di Indonesia, tidak saja mengindikasikan terjadinya dehumanisasi dalam dunia pasca modern, melainkan juga sekaligus runtuhnya harapan akan sebuah tata dunia pasca Perang Dingin yang lebih aman dan stabil. Agama lalu dituding selaku trouble maker dan yang harus pula “bertanggung jawab” memberhentikan setiap upaya penghancuran hakikat dan peradaban manusia oleh kekuatan-kekuatan revolusioner (problem solving). Jadi, agama-agama selain dituntut membuktikan dirinya sebagai pendorong integrasi, agama juga ditantang untuk membuktikan relevansi tradisinya bagi pencegahan dan pemecahan masalah-masalah dehumanisasi secara dialogis-transformatif.

Dalam konteks yang terus berubah agama-agama ditantang untuk merelevansikan tradisi masing-masing agar tidak ketinggalan zaman, termasuk tradisi Kekristenan, yang dengannya berarti keberanian untuk kaji-ulang tradisi. Atau lebih tepatnya: sedang dibutuhkan transformasi agama (demi agama transformatif), agar tradisi yang dikandungnya menjadi kontekstual. Betapa tidak? Ketidakberanian, atau karena keengganan mengadakan transformasi tradisi (agama), seringkali menjadi sebab bahwa agama-agama tidak mampu menunjukkan “tanggung jawabnya” (sikap transformatifnya) ketika terjadi dehumanisasi. Bahkan kebangkitan agama-agama, senantiasa hanya dapat diikuti oleh dekadensi moral, yang ironisnya berarti keruntuhan etika dan religiositas (= keberagamaan) umat beragama.
Catatan:
[2]Antara lain August Comte (1798-1857, agama mengasingkan manusia dari kenyataan), Ludwig Feuerbach (1804-1872, agama mengasingkan manusia dari esensinya), Karl Marx (1818-1883, agama adalah candu masyarakat), Friedrich Nietzsche (1844-1900, Requienum Aeternam Deo, semoga Tuhan beristirahat dalam kedamaian abadi), dan Sigmund Freud (1856-1939, agama adalah opium). Bahkan tiga di antara mereka (Feuerbach, Nietzsche dan Freud) akhirnya disebut sebagai algojo-algojo atheis berdarah sekuler yang mematikan Tuhan.
[3]Kebangkitan agama justru dilihat sebagai salah satu megatrends menjelang akhir millennium kedua dan tahun-tahun awal millennium ketiga. Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Sepuluh Arah Baru Untuk Tahun 1990-an. Megatrends 2000 (Jakarta: Binarupa Aksara, 1990), hlm. 254-280.
[4]Lihat rangka-pikir Samuel Paul Huntington tentang “The Clash of Civilizations?” dalam [http://www.coloradocollege.edu/dept/PS/Finley/PS425/reading/Huntington1.html], diterbitkan oleh jurnal Foreign Affairs, edisi kemarau 1993 dan Samuel Paul Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (London: Simon & Schulster, 1996).
[5]Lihat Elizabeth K. Nottingham. Agama dan Masyarakat. Suatu Pengantar Sosiologi Agama (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 3.
[6]D. Hendropuspito. Sosiologi Agama (Yogyakarta: Yayasan Kanisius dan Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), hlm. 29
[7]Bandingkan Elizabeth K. Nottingham. Loc. cit.
[8]Agama menurut Durkheim adalah kesatuan sistem keyakinan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan sesuatu yang sacred, yakni segala sesuatu yang terasingkan dan terlarang, keyakinan dan praktek yang menyatu dalam suatu komunitas moral yang disebut gereja, di mana semua orang tunduk kepada-Nya. Lihat Emile Durkheim. The Elementary Forms of Religious Life (New York: The Free Press, 1995) p. 44
[9]Lihat D. Hendropuspito. Op. cit., hlm. 34. Agama sebagai jenis sistem sosial, hendak menjelaskan bahwa agama adalah fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan, suatu sistem sosial yang dapat dianalisis, karena terdiri atas suatu kompleks kaidah dan peraturan yang dibuat saling berkaitan dan terarahkan kepada tujuan tertentu. Agama berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris, menyatakan bahwa agama itu khas berurusan dengan kekuatan-kekuatan dari “dunia luar” yang di-“huni oleh kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia dan yang dipercayai sebagai arwah, roh-roh atau Roh tertinggi. Manusia mendayagunakan kekuatan-kekuatan di atas untuk kepentingannya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Kepentingan (keselamatan) adalah keselamatan di dalam dunia sekarang ini dan keselamatan di “dunia lain” yang dimasuki manusia sesudah kematian. Lihat D. Hendropuspito. Loc. cit.
[10]Rudolf Otto. The Idea of the Holy. An Inquiry Into the Non-Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Rational (New York: Oxford University Press, 1958), pp. 12-13, 25-40
[11]Bandingkan Rudolf Otto, Ibid. pp. 5-7
[12]Herlianto. “Perjalanan Agama dan Kehidupan Beragama di Masa Kini” dalam Majalah DIA, edisi 4/2001, kolom 1, hlm. 14. Manusia menyadari realita yang suci karena realita itu menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang samasekali berbeda kenyataannya dari yang duniawi. Pernyataan ini disebut sebagai hierophany. Dalam hubungan dengan realita baka yang dianggap suci itu umumnya orang-orang memandang dengan sikap hormat disertai larangan dan pantangan bila berhubungan dengannya, karena yang dipercaya itu berasal atau berada dalam realita yang suci.
[13]Kajian mendalam tentang agama dalam perspektif sosiologis dapat dilihat Peter Connoly (editor). Aneka Pendekatan Studi Agama (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 267-310.
[14]Kajian mendalam tentang agama dalam perspektif teologis dapat dilihat Peter Connoly (editor). Ibid., hlm. 311-372.
[15]Bandingkan gagasan Gerard Priestland. “The Future of Violence”, 1974 dan Rene Girard. “Violence and the Sacred”, 1989 sebagaimana dikutip oleh Z.A. Maulani. “Keberingasan”. Kolom dalam Majalah Gatra, edisi 16 November 1996, hlm. 31
[16]Bandingkan Z.A. Maulani. Loc. cit.
[17]Selama ada unsur-unsur pemaksaan, destruksi, dan pengingkaran sebagian atau seluruh kebebasan, dan tidak menjadi soal siapa pelakunya, di sinilah terjadi kekerasan! Dimensi yang luas dan multi ini dengan demikian memperluas makna kekerasan sebagai bukan sekedar anti-perdamaian, tetapi juga pengingkaran kebebasan, peniadaan kesempatan yang sama, ibarat ‘burung dalam sangkar emas’: segalanya terpenuhi, tetapi kebebasannya diminimalkan. Paralel dengan kehidupan manusia, berarti free of will individu manusialah yang dikebiri habis-habisan oleh ‘sangkar emas’ tersebut.
[18]Untuk kajian lebih lanjut tentang sejarah kekerasan di Indonesia dapat dibaca Freek Colombijn and J. Thomas Linbald (editors). Roots of Violence in Indonesia (Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal-Land-End Volkenkunde/KITLV Press, 2002), dan resensi kritisnya oleh Sukidi. “Perspektif Sejarah Kekerasan di Indonesia” dalam [http://www.cmdd.org/buku_sm.htm].
[19]Bandingkan Mamphele A. Ramphele. “Kata Pengantar” dalam Gill Straker. Faces in the Revolution. The Psychological Effects of Violence on Township Youth in South Africa (Claremont: David Philip Publishers and Ohio University Press, 1992), p.ix
[20]Agama selalu disebut-sebut di mana ada konflik terjadi (di Maluku, di Poso, dan di tempat-tempat lain), apakah sebagai pemicu, sebagai yang terlibat dalam konflik, sebagai yang membuat konflik mengalami perluasan, atau sebagai yang bisa menyelesaikan konflik (problem solving).
[21]Bandingkan Zuly Qodir. “Agama dan Kekerasan. Di Mana Peran Ornop Keagamaan?” Fokus dalam Harian Umum Kompas, edisi Jumat, 19 Januari 2001 dan juga tulisan-tulisan dalam Chaider S. Bamualim, Karlina Helmanita, Amelia Fauzia, E. Kusnadiningrat (editors). Communal Conflicts In Contemporary Indonesia (Jakarta: The Center for Languages and Cultures and The Konrad Adenauer Foundation, 2002), pp. 3-261
[22]Aloysius Pieris. Berteologi Dalam Konteks Asia (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hlm. 73. Bahkan Franz Magnis-Suseno menyebut agama sebagai “berkat dan ancaman” dalam Mencari Makna Kebangsaan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm 158; Mudji Sutrisno: “mencerahkan dan memecah” dalam Agama: Wajah Cerah dan Wajah Pecah (Jakarta: Penerbit Obor, 1996), hlm. 16; Franz Dahler: “menguntungkan dan merugikan” dalam Masalah Agama (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 3; Agus M. Hardjana: “anugerah Tuhan dan upaya manusia” dalam Penghayatan Agama: Yang Otentik & Tidak Otentik (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 5; Mianto N. Agung: “suaka dan petaka” dalam “Agama dan Konflik di Indonesia: Memahami Peran dan Posisi Gereja” dalam Majalah Bina Darma edisi 61 Januari 2001, hlm. 74
[23]Bandingkan Andreas Ambar Purwanto “Paradoksalitas Agama dan Kekerasan” Fokus dalam KQ Megazine, edisi April 1999, hlm. 1-2 dan lihat juga Mamphele A. Ramphele. “Kata Pengantar” dalam Gill Straker, Op. cit., pp. 87-107
[24]Bandingkan Andreas Ambar Purwanto dalam Loc. cit.
[25]Lihat Sarlito Wirawan Sarwono. “Pencegahan Pemogokan Pekerja Dengan Pendekatan Psiko-Sosial dan Komunikasi”. Makalah disampaikan dalam seminar oleh Yayasan Cipta Masyarakat Madani, Jakarta, 23 Maret 2003, hlm. 1
[26]Bandingkan Sarlito Wirawan Sarwono. Loc. cit.
[27]Yonky Karman. “Kekerasan di Era Reformasi. Memperingati Hari Anti Kekerasan Sedunia Tanggal 25 November”. Opini dalam Harian Umum Sinar Harapan, edisi Rabu, 26 November 2001, hlm. 6, klm. 8
[28]Bandingkan gagasan Rene Girard. “Violence and the Sacred”, 1989 sebagaimana dikutip oleh Z.A. Maulani. Loc. cit.
[29]Bandingkan Zuly Qodir. Loc. cit.
[30]Bandingkan Zainuddin Fananie, Atiqa Sabardila dan Dwi Purnanto. Radikalisme Keagamaan dan Perubahan Sosial (Jakarta: Muhammadiyah University Press bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2002), hlm. 1-8
[31]Dalam agama Kristen teks yang sering dipahami secara tekstual antara lain Imamat 24:16, Ulangan 20:16, Yosua 6:21, 1 Samuel 15:3, Matius 10:34; 25:30 dan Lukas 12:51
[32]Lihat Komaruddin Hidayat sebagaimana dikutip oleh Maksun. “Upaya Preventif Menghindari Radikalisme Agama. Catatan Untuk Muhammad Muhajirin” Opini dalam Harian Umum Media Indonesia, edisi Jumat, 1 Juni 2001
[33]Bandingkan Ihsan Ali-Fauzi “Ambivalensi Sebagai Peluang: Agama, Kekerasan, dan Upaya Perdamaian” dalam Sifaul Arifin, Raja Juli Antony, Irfan Nugroho dan Irfan Amali (editor). Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah, The Asia Foundation, Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69-73
[34]Lihat Komaruddin Hidayat sebagaimana dikutip oleh Maksun, Opini dalam Harian Umum Media Indonesia, Loc. cit., dan lihat juga Ihsan Ali-Fauzi, Loc. cit.
[35]Lihat Komaruddin Hidayat sebagaimana dikutip oleh Maksun, Opini dalam Harian Umum Media Indonesia, Loc. cit.
Tulisan ini semula dimuat di Majalah "Exodus" Fakultas Teologi UKIT Nomor 14 Tahun XI, Juni 2004, halaman 46-61

REFLEKSI TEOLOGIS ATAS SIKAP GEREJA TERHADAP UPAH DALAM RELASI BURUH-MAJIKAN

REFLEKSI TEOLOGIS ATAS SIKAP GEREJA TERHADAP UPAH
DALAM RELASI BURUH–MAJIKAN

Oleh: I Wayan Jhony

Pendahuluan
Secara Nasional, seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, pemerintah (melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia) setiap tahunnya telah menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) buruh untuk masing- masing daerah atau propinsi. Hal ini merupakan salah satu kebijakan positif dari pemerintahuntuk lebih meningkatkan kesejahteraan buruh sesuai jaminan konstitusi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sehari – hari, persoalan yang muncul adalah kesenjangan antara “das sollen” (yang diharapkan) dengan “das sein” (kenyataan di lapangan).

Artinya, secara Nasional, UMR belum banyak diberlakukan dengan penuh oleh majikan. Akibatnya, upah yang umumnya diterima buruh belum menggambarkan jaminan bagi penerimaan upah yang layak dan sepadan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh buruh. Akhirnya, stagnasi kesejahteraan buruh sampai saat ini masih menjadi fakta sosial yang tidak di pungkiri.

Bagaimana tujuan pembangunan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat berhasil, jika kaum buruh (sebagai bagian integral bangsa dan Sumber Daya Manusia yang diharapkan berperan aktif dalam pembangunan) tidak didukung dengan upah kerja yang layak? Bagaimana pula kaum buruh harus berjuang untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera, jika upah yang mereka terima masih di bawah standar UMR yang ditetapkan oleh pemerintah? Menghadapi indikasi demikian, bagaimana sikap Gereja?
Gereja dipanggil untuk bertindak sesuai dengan komitmennya sebagai persekutuan yang “option for the poor”. Bertindak untuk kaum buruh sebagai salah satu bagian dari penjabaran komitmen Gereja adalah wahana untuk menciptakan relasi kasih di antara Gereja–Buruh–Majikan. Tulisan ini mencoba menyoroti sikap Gereja terhadap kasus rendahnya upah buruh dalam relasi buruh–majikan berdasarkan pandangan Alkitab, dengan memberikan refleksi teologisnya. Semoga bermanfaat dan mudah–mudahan dapat pula memberi kontribusi bagi penyelesaian masalah buruh dan majikan pada umumnya.

Manusia (Buruh–Majikan) dan Upah Menurut Alkitab
Alkitab menyaksikan bahwa “Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kejadian. 1: 27). Itu berarti bahwa buruh adalah juga “gambar Allah” atau citra Allah (Imago Dei), seperti juga manusia lain yang secara kebetulan menjadi majikan. Keberadaan majikan akan disempurnakan oleh keberadaan buruh. Baik majikan maupun buruh, ada dalam hubungan saling memberi dan saling menyempurnakan, sehingga muncul pemahaman bahwa majikan dan buruh adalah sama. (Benar!).

Di hadapan Allah, manusia (buruh-majikan) adalah” makhluk.” Hal ini menurut Eka Darmaputera, disebut sebagai pemilik keunggulan kualitatif yang hakiki dibandingkan dengan ciptaan lainnya Ia diberi tugas untuk merawat (Kejadian 2:15) sekaligus dikaruniai mandat untuk “berkuasa“ (Kejadian 1:28) . Artinya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang kreatif dalam relasinya dengan sesama dan wajib mengatur kehidupan bersama dalam keharmonisan dengan dan untuk semua orang.

Dengan demikian, manusia (majikan-buruh) mempunyai hak-hak, martabat dan kewajiban yang sama dan tidak boleh dieksploitasi oleh siapapun (pada segala profesi dan jabatan). Dalam hal ini menurut Galatia 3:28, tidak ada orang Yahudi, atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan , karena kamu semua adalah satu dalam Kristus.

Majikan dan buruh dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah yang Imago Dei mengekspresikan mandat dan tugas dari Allah melalui kerja. Kerja adalah karunia Allah agar ciptaan-Nya dapat melanjutkan proses kehidupan. Kerja adalah hakekat manusia yang suci. Menurut Christopher Wright, kerja menjadi beban ketika kerja dijadikan barang dagangan, dibeli dan dijual tanpa mempedulikan upah yang layak bagi buruh dan keluarganya. Hal itu, selain bertentangan dengan kemanusiaan buruh sebagai citra Allah, juga berarti gagal memenuhi tanggung jawab kepada Allah demi buruh (bandingkan Kejadian. 2:1,.17 tentang kebebasan yang bertanggung jawab).

Dalam beberapa bagian Alkitab, masalah “buruh – majikan“ sehubungan dengan “upah kerja“ menjadi sorotan yang sentral dan esensial. Dengan tegas dikatakan “... Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya” (Imamat 19:13, lihat juga Ulangan 24 :14.15). Ungkapan itu mengandung makna bahwa upah buruh harus dibayar dengan segera dan secara penuh. Umat Israel waktu itu dan “Israel“ masa kini dilarang keras menahan upah seorang buruh sampai waktu matahari terbenam. Upah buruh harus dibayar pada hari itu juga setelah menyelesaikan pekerjaannya (lihat juga Matius 20:8). Upah minimum buruh harus diterapkan supaya seorang buruh dapat hidup dari upahnya, mengingat kondisi hidup buruh amat membutuhkan upah sebagai uang belanja dan uang makan sehari-hari.

“Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu.” (Yakobus 5:4,6).

Itulah kritik Yakobus melawan pemerasan terhadap buruh. Yakobus menegur orang-orang kaya (majikan) yang secara sengaja tidak membayar upah buruhnya. Ia memprotes majikan yang hidup dari hasil peluh kaum buruhnya, yang dalam sistem pengupahan tidak mendapat upah kerja yang layak. Sebagai pihak yang lemah, kaum buruh tidak punya daya untuk melawan. Itu berarti, sebagai “orang-orang kuat“, sang majikan telah melakukan penipuan, penindasan dan mengambil keuntungan secara sepihak dengan memperkosa hak asasi manusia sebagai buruh upahan.

Tidak dapat disangkal, bahwa peraturan-peraturan, kritik, hukum dan paranesis dalam Alkitab yang berkaitan dengan pengupahan (yang sudah atau belum dikutip dalam tulisan ini) mempunyai aplikasi otomatis kepada kehidupan orang Kristen masa kini.

Melalui kutipan-kutipan terdahulu, saya mengundang para pengikut Kristus untuk mampu berpikir secara kasih, lalu bertindak mengamalkan kasih itu. Disebutkan di atas tentang bagaimana seharusnya memperlakukan buruh dalam soal pemberian upah yang layak (lihat Imamat 19:13; Ulangan 24:14,15; Yeremia 22:13; Amsal 14:31; Matius 10:10, 20: 8; Kolose 4:1; Yakobus 5:4,6 dan lain- lain).

Majikan yang peduli dengan upah buruh adalah wujud keterpanggilan untuk bertindak melalui kasih. Sebab peduli akan upah buruh yang layak merupakan bagian penting dari perwujudan kasih sang majikan terhadap para buruhnya. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan dilakukan pertolongan yang konkret bagi usaha peningkatan kesejahteraan buruh. Jadi, dalam hal ini, diperlukan semacam visi (sikap Gereja) yang beroeientasi-transformasi-keadilan dalam rangka keutuhan ciptaan Allah.

Bagaimana Gereja Bersikap?
Mencermati fakta-fakta di lapangan, khususnya tentang rendahnya upah buruh, hal itu menimbulkan keprihatinan ditengah-tengah gencarnya upaya meningkatkan derajat hidup kaum buruh. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan melalui kenaikan UMR setiap tahunnya dan jaminan konstitusi secara Nasional maupun Internasional.

Sebagai Gereja yang diutus Allah dan menerima tugas pengutusan itu, mau tidak mau Gereja diwajibkan agar mencermati berbagai permasalahan yang terjadi dengan tajam. Gereja harus berani memerangi segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekitar pelayanannya atau bahkan dalam pelayanannya sendiri. Kecermatan Gereja tidaklah sekedar berdimensi sosiologis-etis, melainkan berakar dan bersumber dari dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.

Masalah rendahnya upah buruh adalah masalah pelecehan Hak Asasi Manusia yang perlu mendapat perhatian lebih serius, bahkan menuntut solusi dari semua pihak, termasuk Gereja sebagai persekutuan yang “option for the poor”, yang diharapkan menjadi nyata dalam solidaritas terhadap kaum buruh dan bersama kaum buruh (“preferential option for the poor”).
Dalam Perjanjian Lama, praksis untuk memihak dan melayani kepentingan orang lemah dinampakkan dalam hukum Taurat, seperti tahun Yobel, tahun Sabat, persepuluhan, larangan memungut riba dari sesama bangsa. Dalam Perjanjian Lama, perhatian pada orang miskin tidak sekedar dilakukan dalam pemberian yang karitatif, tetapi ada upaya untuk melakukan transformasi sosial–ekonomi–politik. Orang–orang yang menjadi imam di Bait Allah bukan sekedar pelayan upacara agama, tetapi menjadi pelaku/pengelola persembahan persepuluhan untuk disalurkan pada orang miskin dan janda–janda.

Dalam Perjanjian Baru, rombongan Yesus mengenal pula bendahara untuk mengelola bantuan pada orang miskin. Demikian juga dengan jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul sudah mengenal pelayanan orang miskin secara terorganisasi. Hal serupa juga dilakukan oleh jemaat sesudah Kisah Para Rasul, di mana imam mengelola persembahan orang kaya untuk melayani orang miskin. (Widyatmadja 1994 : 53).

Karena itu, tidak ada alasan bagi Gereja untuk melalaikan komitmennya, terlebih panggilan Allah untuk melayani kaum buruh. Pilihan mendahulukan kaum buruh adalah hal yang ditekankan dalam perjuangan Gereja–gereja. Perjuangan buruh terhadap upah yang layak harus diprioritaskan, karena Allah mau menyelamatkan semua manusia. Adapun cara Allah bertindak adalah dengan mendahulukan mereka yang paling jauh dari “kemakmuran”, yaitu buruh sebagai kelompok manusia yang miskin dan tertindas, bahkan tercecer dan tergilas.

Oleh Chris Hartono dijelaskan “Gereja harus mengutamakan pelayanan transformatif (pelayanan bagi dan bersama orang miskin yang bersifat mendampingi dan mendorong orang miskin untuk memperjuangkan hak–haknya sendiri di dalam mengatasi kemiskinannya), dengan tidak melupakan pelayanan karitatif (pelayanan bagi orang miskin yang sifatnya membantu sehubungan dengan keadaannya yang tidak berdaya dan terdesak) dan pelayanan reformatif (pelayanan yang bersifat menampakkan, membekali serta melatih orang miskin agar memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baru, yang dapat membangun sendiri hidupnya)”.

Hal ini diakui juga oleh Widi Artanto dengan mengatakan bahwa bila keprihatinan sosial Gereja sebagai persekutuan hanya diwujudkan dalam bentuk karitatif dan reformatif, gereja yang “Option for the Poor” belum nampak dengan jelas. Oleh karena itu, perlu ditambah dengan pelayanan transfomatif. Buruh sebagai pihak yang lemah, menurut Artanto, membutuhkan sahabat–sahabat dan pendampingan dalam perjuangan mereka untuk memperoleh upah yang layak, sesuai dengan standar UMR.

Harapan mereka satu-satunya adalah Allah. Akan tetapi, berdoa saja tidak cukup. Mereka perlu kekuatan untuk berjuang, namun kekuatan itu tidak mereka miliki. Oleh karena itu, harapan dan kekuaan untuk berjuang akan mereka peroleh dari Allah melalui Gerejanya. Selanjutnya, Gereja-gereja di Indonesia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia diharapkan untuk berpartisipasi penuh dalam usaha memecahkan masalah rendahnya upah buruh. Gereja sebagai persekutuan yang “Option for the Poor” jangan introvet, tetapi hendaknya ekstrovet untuk bekerja sama dengan pihak lain. Akan tetapi, yang pertama perlu dilakukan oleh Gereja adalah mulai dari dirinya sendiri.

Gereja harus berperan sebagai katalisator dalam usaha membarui dan mengembangkan pemahaman telogis tentang kemitraan buruh majikan. Gereja perlu menyadarkan para majikan untuk mambina relasi kasih dengan para buruhnya. Artinya, mereka memperlakukan buruh secara adil dengan memberikan upah kerja yang cukup (sesuai dengan UMR yang berlaku). Atau dengan kata lain, Gereja harus memiliki visi, di mana kaum buruh adalah mitra yang setara-sejajar dengan majikan dalam panggilan dan pelayanan gereja.

Prinsip etis majikan memperlakukan buruh secara lebih manusiawi dalam jangka panjang akan lebih membawa keuntungan ekonomis. Dengan demikian, pemihakan terhadap kepentingan kaum buruh, menurut J.B Banawiratma bukan saja merupakan imperatif imam, melainkan dalam jangka panjang akan juga lebih menguntungkan proses ekonomis yang lebih luas. Sikap Gereja dalam posisi ini harus tegas. Berpihak pada yang lemah, sambil melawan ketidakadilan dan mengundang para pelakunya untuk bertobat dan sadar diri. Selain itu, Gereja harus selalu siap untuk memikul “salib“.

Akhirnya, Gereja harus mau dan mampu memprakarsai, sambil menggelorakan dalam aksi nyata perjuangan Kristus untuk memerangi kemiskinan, penindasan dan ketertinggalan lainnya, yakni melalui kasih, pengorbanan dan kerelaan untuk menderita sebagai prajurit Kristus. Gereja di panggil untuk bertindak dalam keadilan dan perdamaian demi keutuhan ciptaan Allah di persada ini.

Penutup
Buruh dan majikan adalah sosok manusia yang diciptakan oleh Allah se gambar dengan–Nya. Oleh karena itu, buruh dan majikan adalah gambar Allah, citra Allah, atau Imago Dei. Eksistensi buruh-majikan adalah eksistensi yang saling melengkapi dan menyempurnakan (relasi kemitraan). Sebagai buruh dan majikan, masing-masing diberi tugas oleh Allah, dan juga mandat, untuk “merawat“ dan “berkuasa“ terhadap ciptaan lainnya demi keutuhan ciptaan Allah.

Sebagai manusia yang bekerja, buruh mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak demi kemanusiaan. Oleh karena itu, pihak majikan harus senantiasa memperhatikan sistem pembayaraan upah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Alkitab dengan tegas melarang seorang majikan membayar upah buruh di bawah standar minimal.

Menghadapi situasi demikian (upah buruh yang rendah), Gereja sebagai persekutuan harus memiliki sikap untuk selalu mengadakan pelayanan yang karitatif-reformatif-transformatif, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Untuk memperjuangkan secara rasional dan murni “nasib“ buruh, maka perlu dibentuk organisasi buruh dalam suatu perusahaan oleh dan untuk buruh itu sendiri. Gereja juga harus mengadakan pembinaan kepada majikan dan buruh dalam keberadaan masing-masing. Pembinaan yang dimaksud adalah dalam posisi mereka sebagai majikan dan sebagai kaum buruh (bukan dalam status mereka sebagai warga Gereja/jemaat).

Akhirnya, semua berpulang kepada kaum buruh itu sendiri, sebab segala usaha harus dimulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, berusaha dengan mendahulukan tanggung jawab dari pada hak adalah hal yang mulia dan patut untuk mendapat penghargaan. Kita semua DIPANGGIL UNTUK BERTINDAK.

Daftar Kepustakaan
Artanto, Widi. “Gereja, Buruh dan Majikan“. Makalah pada Pertemuan Raya Kesaksian dan Pelayanan GKI Jawa Tengah Baturraden, 22 November 1955.
Banawiratma, J.B; Sumartama dan Widyatmadja (Editor). Merawat dan Berbagi Kehidupan. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
Banawiratma ,J.B. “Buruh Dalam Ajaran Sosial Katolik”. Makalah pada Diskusi Panel Buruh Dalam Perspektif Agama-agama Yogyakarta, 17 Mei 1995.
Biro Pelayanan Wanita PGI. Hasil-hasil Pelaksanan Konsultasi Nasional Pelayanan Gereja Bagi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. Jakarta: PGI, 1995.
Darmaputra, Eka. Etika Sederhana Untuk Semua: Bisnis, Ekonomi dan Penatalayanan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.
Hartono, Chris. “Ihwal Bergereja di Indonesia“. Bina Darma, Edisi September 1995, Salatiga: Binawarga, 1995.
Jhony, I Wayan. Hak Asasi Kaum Pekerja. Skripsi Sarjana Teologi (S1) Pada Fakultas Teologi UKIT, Tomohon 1996.
Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Terjemahan Baru. Jakarta: LAI, 1993.
Schultheis; Deberri dan Henriot, P. Pokok-pokok Ajaran Sosial Gereja. Yogyakarta : Kanisius, 1991.
Wright, Christopher. Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.

Tulisan ini dengan judul “Dipanggil Untuk Bertindak: Refleksi Teologis Atas Sikap Gereja Terhadap Upah Dalam Relasi Buruh-Majikan“, pernah dimuat di Majalah Refleksi Yayasan INRI Solo, Nomor 03/XII/September 1997, hlm. 17-20.

BERIBADAH DALAM BINGKAI LITURGIS GEREJA

BERIBADAH DALAM BINGKAI LITURGIS GEREJA
Beberapa Catatan Sekitar Liturgika dan Homiletika

Oleh: I Wayan Jhony

Pada prinsipnya ibadah adalah hakikat kesaksian (marturia), pelayanan (diakonia) dan persekutuan (koinonia) secara full time dari orang-orang percaya di manapun dalam segala waktu. Oleh karena itu, tepatlah kiranya ungkapan “tiada hari tanpa ibadah”, apalagi pada hari Tuhan (Minggu berasal dari kata Portugis Dominggo = hari Tuhan).

Globalisasi Ibadah
Ibadah orang-orang percaya, ternyata tidak saja melampaui waktu (Senin sampai Minggu), tetapi juga melampaui ruang, dan karena itu, ibadah tidak terbatas di gedung-gedung gereja, melainkan juga di instansi-instansi, di rumah-rumah, di toko-toko, di hotel-hotel, di lapangan-lapangan, di kebun-kebun dan bahkan di lingkungan-lingkungan pendidikan.

Ibadah orang percaya, ternyata juga melampaui situasi dan suasana. Karena itu, ibadah orang percaya tidak hanya terbatas pada situasi suka, tetapi juga ketika berdukacita. Tidak hanya itu, ibadah-ibadah orang percaya, ternyata juga melampaui ras, golongan, status sosial dan jenis kelamin, dan karena itu, ibadah tidak dibatasi hanya untuk ras tertentu, golongan tertentu, status sosial tertentu, apalagi jenis kelamin tertentu.

Ibadah
Secara sederhana, ibadah adalah kegiatan penyembahan orang-orang percaya kepada Tuhan Allahnya (worship), yang tidak dapat dibatasi oleh waktu, ruang, suasana dan atribut-atribut sosial apapun, dan karena itu, ibadah selalu bersifat universal. Meskipun ibadah merupakan kegiatan penyembahan yang insani kepada yang Ilahi, tetapi hendaknya disadari bahwa, orang-orang percaya bukanlah pihak pemrakarsa. Pemrakarsa ibadah adalah Allah. Orang-orang percaya diundang oleh Allah.

Allah yang memanggil, maka orang percaya datang sebagai tamu undangan, menanggapi panggilan dan undangan Allah. Orang percaya harus secara aktif dan kreatif menanggapi panggilan Allah (Lihat misalnya KJ. 33 “Suara-Mu Kudengar”, KJ 144 “Suara Yesus Kudengar”, KJ. 353 “Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil”, KJ. 354 “Dengan Lembut Tuhanku”, KJ. 355 “Yesus Memanggil”, KJ. 358 “Semua Yang Letih Lesu”, NKB. 125 “Kudengar Panggilan Tuhan”, DSL. 118 “Tuhan Datang Padamu”).

Kaidah Ibadah
Ibadah berbeda dengan acara seremonial lainnya. Ia berbeda karena, selain hakikatnya berbeda dengan upacara sekuler (protokol-protokolan), ibadah juga berkaitan dengan kaidah atau aturan, sehingga dalam ibadah ada liturgi atau tata ibadah. Fungsi tata ibadah adalah mempersiapkan ibadah agar dapat berjalan dalam keteduhan dan keteraturan, seperti kata Rasul Paulus, ibadah “harus berlangsung dengan sopan dan teratur” (1 Korintus 14:40).

Trilogi Kaidah Ibadah
Andar Ismail[1] menyebutkan 3 (tiga) kaidah sebuah ibadah: (1) keutuhan, (2) timbal-balik, dan (3) keseimbangan. Dalam kaidah keutuhan, diawalnya termuat undangan dari pihak Allah dan sekaligus kedatangan pihak orang percaya: tahbisan/votum, salam, introitus, pengakuan dosa, pemberitaan anugerah Allah, petunjuk hidup baru. Pada bagian berikut tata ibadah dimuat sapaan Allah: pembacaan Alkitab. Sedangkan bagian akhir tata ibadah dimuatlah tanggapan orang percaya terhadap sapaan Allah: pengakuan iman, persembahan, doa syafaat, pengutusan dan berkat.

Dalam kaidah timbal-balik, acara ibadah tersusun dengan irama gilir-ganti atau anti-phone. Selanjutnya dalam kaidah keseimbangan, artinya tidak ada pihak ataupun unsur yang mendominasi (misalnya doa jangan berkepanjangan atau khotbah jangan sampai mendominasi panjangnya ibadah).

Nyanyian Orang Percaya
Berkaitan dengan nyanyian orang percaya (umat) dalam ibadah, Ismail[2] menjelaskan, hendaknya diperhatikan kategori yang sepadan atau sifat-sifat khas dari nyanyian umat. Pada bagian introitus lagu hendaknya bersifat invokatif dan doksologi. Nyanyian pada pelayanan sabda bersifat proklamatif dan menerompetkan karya Allah dalam sejarah. Sedangkan lagu pada bagian pengutusan bersifat komitmen atas perjanjian baik dari pihak umat atau dari pihak Allah. Dan di atas semua sifat tersebut, hendaknya diperhatikan juga faktor tahun gereja.

Epiklese dan Pembacaan Alkitab
Membaca Alkitab adalah dalam rangka untuk mendengar pesan-pesan dari Allah. Pembaca memerlukan keteduhan dan kesiapan untuk mendengarkan pesan tersebut. Meneduhkan diri inilah yang dikandung jika pembaca berdoa sebelum membaca Alkitab. Doa itu disebut epiklese (Yunani: epikaleo = seruan). Contoh epiklese adalah ungkapan Samuel dalam 1 Samuel 3:10 “Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar”. Epiklese mengantar pembaca agar ketika Alkitab dibaca, pesan Allah keluar dari ayat-ayat itu (teks ke konteks) dan bukan sebaliknya, pendapat kita masuk ke dalam ayat-ayat itu (konteks ke teks).

Khotbah
Memberitakan Firman Allah bukanlah sekedar pilihan antara suka atau tidak suka. Sebab suka atau tidak suka sekalipun, memberitakan Firman Allah adalah tugas dan sekaligus hakikat orang-orang percaya, di manapun dan kapanpun juga.

Rasul Paulus mengatakan: “Beritakanlah Firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!” (2 Timotius 4:2-5).

Khotbah yang baik, pertama-tama adalah khotbah yang dipersiapkan dengan baik dan disampaikan juga dengan baik (tidak loyo, tidak bertele-tele, suara dan mimik jelas, kreatif dan komunikatif, tidak kaku bagaikan robot). Khotbah yang baik adalah khotbah yang memiliki sasaran yang jelas (relevan, siapa pendengar?, apa kebutuhannya?, trend/kecenderungannya apa?, konteksnya bagaimana?, mengenal bahwa tiap konteks berbeda).

Khotbah yang baik, tidak saja disampaikan dengan jelas dan ada sasaran, tetapi khotbah juga harus mempunyai isi yang jelas dan tegas (Allah yang diberitakan, bukan semata-mata pribadi pengkhotbah – orang percaya hanyalah alat, bahasa sederhana mudah ditangkap).

Sebelum berkhotbah, bacalah kembali perikop pembacaan Alkitab yang ditawarkan. Tidak ada penampilan yang maksimal, tanpa persiapan diri yang juga maksimal. Karena itu, hindarilah penampilan (berkhotbah) tanpa persiapan yang baik. Hindarilah pula berkhotbah tanpa penguasaan isi perikop.

Khotbah sebenarnya merupakan hasil pengolahan atas suatu perikop Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, dengan alasan dan situasi apapun, khotbah tidak akan pernah berubah hakikatnya menjadi Firman Allah. Firman Allah adalah Firman Allah, sedangkan khotbah hanyalah salah satu alat supaya Firman Allah diberitakan.

Pengakuan Iman (credo)
Mengaku iman artinya menerima dan memutuskan untuk percaya kepada Allah (seperti halnya Abram dalam Kejadian 12:1-9). Pengakuan iman diikrarkan dalam ibadah jemaat (universal – am), tetapi sekaligus bersifat pribadi (bukan “kami percaya”, melainkan “aku percaya”). Sedangkan mengenai sikap tidaklah dengan menutup mata, sebab pengakuan iman bukanlah rumusan doa.

Persembahan
Wujud persembahan orang-orang percaya adalah memberi, karena Allah terlebih dahulu sudah memberi. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberi dari kekurangan, seperti halnya janda miskin menurut cerita Markus 12:41-44. Memberi persembahan bukanlah pancingan, bukanlah deposit orang percaya yang daripadanya akan menjadi simpanan berbunga seperti halnya di bank.

Pengutusan dan Berkat
Pengutusan dan berkat, keduanya sekaligus menjadi akta terakhir dari liturgis gereja. Artinya, secara formal ibadah memang akan berakhir, tetapi ibadah keseharian justru baru akan dimulai. Dengan kata lain, ibadah sesungguhnya bukan saja berwujud dalam berhimpunnya orang-orang percaya satu dua jam, melainkan meliputi seluruh bakti dan karya hidup orang percaya. Kesiapan inilah yang melahirkan berkat.

Berkat (benediksi) berfungsi sebagai proklamasi, sekaligus penegasan janji bahwa Allah bersedia menyertai orang-orang percaya bukan saja dalam bakti (ketika berhimpun), tetapi juga ketika bersaksi (saat menyebar dalam rutinitas harian). Inilah dimensi misi 24 jam, misi hidup orang percaya, seperti halnya dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Roma 12:1.

Akhirnya, selamat memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, sebab bagaimana dunia mendengar tentang Allah dalam Yesus, jika tidak ada yang memberitakan-Nya? Karena itu, beritakanlah Firman Allah supaya dunia tidak saja mendengar, tetapi juga diselamatkan. Selamat berhari jadi. Viva Remaja “Ekklesia”. Pakatuan wo Pakalawiren.


Kepustakaan
Darmaputera, Eka. Iman Dalam Kehidupan. Yogyakarta: Kairos Books, 2004
______________ “Penyanyi dan Nyanyiannya. Refleksi Matius 5:21-48”. Karya tulis dalam www.glorianet.org
Ismail, Andar. Selamat Berbakti. 33 Renungan Tentang Ibadah. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999
Sudibya, Warsito, Djoko. Pelayanan Lewat Khotbah. Pedoman Praktis dan Contoh. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1995
Wuwungan, O.E.Ch. Bina Warga. Bunga Rampai Pembinaan Warga Gereja. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995


[1]Lihat Andar Ismail. Selamat Berbakti. 33 Renungan Tentang Ibadah (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), hlm. 33, 34
[2]Lihat Ismail. Ibid., hlm. 57
LATIHAN TENAGA PEMBINA REMAJA GEREJA
Dalam Rangka HUT XI Remaja Jemaat GMIM “Ekklesia” Wengkol, Wilayah Tondano ISabtu, 17 Juni 2006